Bersama KPK, Bupati Bantaeng Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi 

MAKASSAR - Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di ruang Rapim Pemprov Sulsel, Rabu, 30 Maret 2022. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel dan penandatanganan Komitmen Bersama tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2022.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutannya mengungkapkan bahwa, ia selalu menyampaikan agar mengerjakan sesuatu dengan mengutamakan tertib administratif jelas dan selalu berkonsultasi dengan KPK, BPKP, dan BPK, yang mana saja didapat, bahkan jika Kejaksaan yang didapat maka akan ia libatkan.

Baca juga: Bersama Forkopimda, Plt Gubernur Sulsel Pantau Misa Malam Natal 2021

“Paling penting memberikan legal opinian ataupun pertimbangan-pertimbangan pekerjaan sehingga pekerjaan kita bisa memberikan manfaat. Karena saya sendiri seperti kepala daerah yang lainnya, dimana Bupati dan Walikota ingin membangun, tapi kadang-kadang kemampuan pemahaman hukum karena tidak semua backgroundnya dari hukum ataupun pemerintahan birokrasi, ” ujar Gubernur.

Gubernur Sulawesi Selatan memohon arahan-arahan terkait pengadaan fisik karena kebetulan saat ini juga sudah hadir para Bupati dan Walikota. 

Baca juga: Digelar Bu Dokter, TP PKK Kecamatan Ikuti Sosialisasi KIE Bangga Kencana

"Semoga dengan kehadiran beliau semua dapat mendapatkan arahan menjadi kunci karena ini merupakan tahun-tahun pandemi, dimana tidak mudah melaksanakan kelonggaran, dan tidak mudah juga melaksanakan sistem pemerintahan di tengah banyaknya hiruk pikup aspirasi masyarakat yang sangat mudah diakses di media sosial. Dan yang paling penting bagaimana sinergitas bersama tetap terjalin, ” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Komisioner KPK, Alexander Marwata dalam arahannya berpesan kepada kepala daerah dan seluruh pegawai di Sulawesi Selatan agar tidak menerima gratifikasi apapun bentuknya.

Baca juga: Ketua Lazismu Sulsel, Dr Alimuddin, Serahkan Penghargaan Award Nasional Kepada Erna Rasyid Taufan

“Kalau tidak bisa menolak, paling tidak laporkan ke KPK. Kalau gratifikasinya makanan, makan bersama, kalau berupa barang bisa menukarnya dengan uang dengan cara membeli barang yang akan kita terima tersebut, ” bebernya.

“Dengan cara demikian, kita semuanya bisa mencegah korupsi, kita semua bisa berperan dalam pemberantasan korupsi dan kita semua bisa berperan dalam meningkatkan indeks persepsi di Indonesia yang pada akhirnya Indonesia akan dikenal sebagai negara yang bebas dari korupsi dan menjadi tempat yang nyaman untuk orang melakukan investasi, ” kata Alexander Marwata.

Baca juga: Risdayanti, Duta Anti Narkoba Bercita-Cita Jadi Jaksa

Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin mengatakan, pertemuan ini adalah bagian dari upaya koordinasi Pemkab Bantaeng dengan KPK. Hal ini terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.(*)